Pemkab Pesisir Barat Gelar Lokakarya RPB 2025–2030, Soroti Delapan Potensi Bencana

Ruangekspose.co.id-Pesisir Barat — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Sekretariat Daerah menggelar lokakarya penyusunan Rancangan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2025–2030, yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 Gedung Marga Sai Batin, Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Senin (7/7).

Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yurni Dewi, S.Pd., yang mewakili Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan. Lokakarya turut dihadiri Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Drs. Imam Habibudin, M.Si., serta menghadirkan narasumber dari Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Dr. Nirwana Simarmata, S.Pd., M.Sc. Kegiatan juga diikuti oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Yurni Dewi, ditegaskan bahwa Pesisir Barat merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi. Berdasarkan kajian risiko bencana, daerah ini memiliki delapan potensi bencana utama, yakni gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang tinggi dan abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kekeringan.

“Dokumen RPB menjadi acuan penting dalam merancang kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan pendekatan menyeluruh mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pemulihan dan rehabilitasi pascabencana. Dokumen ini juga menjadi syarat penting dalam pengajuan bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujar Yurni.

Ia menambahkan, tersusunnya dokumen RPB akan menjadi panduan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan efektif. Harapannya, upaya mitigasi bencana dapat meminimalisir dampak, khususnya risiko korban jiwa.

“Bencana dapat terjadi kapan saja. Oleh karena itu, kesadaran bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama harus terus ditanamkan. Paradigma lama yang menganggap ini semata tugas pemerintah harus diubah. Seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, swasta, hingga warga, harus terlibat aktif,” tegas Yurni Dewi.

Melalui lokakarya ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen memperkuat sistem penanggulangan bencana berbasis partisipasi, kolaborasi, dan perencanaan jangka panjang, guna mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.(Niel)