Angka Stunting Naik, TPPS Pesibar Fokus pada Intervensi Posyandu dan Dana Desa

Ruangekspose.co.id-Pesisir Barat — Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) mengikuti rapat koordinasi Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Lampung Tahun 2024 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Ngejalang, Lantai 1 Gedung Marga Sai Batin, Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Kamis (3/7).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua TPPS Provinsi Lampung sekaligus Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M., diikuti oleh jajaran TPPS kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, termasuk TPPS Pesisir Barat.

Sekretaris TPPS Pesibar sekaligus Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), dr. Budi Wiyono, M.H., mengungkapkan bahwa sejumlah langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting telah dilaksanakan di wilayahnya. Di antaranya pemberian makanan tambahan oleh Dinas Kesehatan, pendampingan keluarga oleh kader di tingkat pekon, serta koordinasi lintas sektor yang difasilitasi oleh Bappelitbangda.

“Kegiatan-kegiatan ini sudah berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan komitmen yang serius. Namun, tantangan terbesar kami saat ini adalah rendahnya kesadaran ibu-ibu untuk membawa anak ke Posyandu hingga usia lima tahun. Kebanyakan berhenti setelah anak berusia dua tahun, padahal pemantauan tumbuh kembang penting dilakukan hingga usia lima tahun,” terang dr. Budi.

Lebih lanjut, ia menyoroti peningkatan angka stunting di Pesisir Barat berdasarkan data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis Kementerian Kesehatan pada November 2024. Angka stunting tercatat sebesar 19,8 persen, naik dari 16,1 persen pada tahun sebelumnya.

“Ini merupakan sinyal penting bahwa intervensi yang lebih tajam dan menyasar langsung ke akar persoalan harus segera dilakukan,” tegasnya.

Menanggapi lonjakan angka tersebut, TPPS Pesibar merencanakan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 yang akan difokuskan pada beberapa aspek krusial. Termasuk di antaranya peningkatan cakupan dan keberlanjutan kehadiran anak usia 0–5 tahun di Posyandu, peningkatan pemahaman tugas pokok dan fungsi TPPS di tingkat kecamatan, serta optimalisasi peran pemerintah pekon dalam mengalokasikan dana desa untuk program penanggulangan stunting.

“Koordinasi dan sinergi lintas sektor akan terus kami perkuat. Penanganan stunting tidak bisa hanya bergantung pada satu instansi, melainkan butuh keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat,” pungkas dr. Budi.

Dengan arah kebijakan baru yang lebih berbasis data dan kebutuhan lokal, TPPS Pesisir Barat berharap dapat menekan kembali angka stunting secara signifikan pada tahun mendatang, serta menciptakan generasi Pesibar yang sehat dan unggul.(Niel)