Fraksi DPRD Soroti Realisasi APBD 2024, Wakil Bupati Hadiri Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat

Ruangekspose.co.id-Pesisir Barat – Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (9/7/2025).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, dan dihadiri oleh 20 dari 25 anggota dewan. Turut hadir para Asisten, Staf Ahli, Forkopimda, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Fraksi NasDem: WTP Apresiasi, PAD dan Belanja Modal Disorot

Melalui juru bicara Elya Triskova, M.Sos., Fraksi NasDem memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Pesisir Barat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.

Namun, Fraksi NasDem menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat rendah, yakni hanya Rp21,43 Miliar dari target Rp105,31 Miliar (20,35%). Selain itu, serapan belanja modal hanya 66,06%, yang mengindikasikan banyaknya program pembangunan yang tidak berjalan sesuai rencana.

Fraksi NasDem mendesak penjelasan rinci atas kegagalan PAD dan menuntut strategi konkret agar capaian PAD di tahun mendatang meningkat. Mereka juga merekomendasikan percepatan proses lelang dan perencanaan teknis untuk kegiatan fisik serta evaluasi menyeluruh atas sistem perencanaan anggaran daerah.

Fraksi PDI Perjuangan: Tolak Kenaikan PBB, Evaluasi OPD dan BUMD

Juru Bicara Anggun Kurnia Dewi, S.M. menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan mendesak penyusunan anggaran yang realistis dan berimbang. Fraksi juga menolak rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai akan membebani masyarakat.

Selain itu, Fraksi PDIP meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD dan anggaran rumah dinas Wakil Bupati, serta mendesak inventarisasi aset daerah dan koordinasi yang lebih terbuka dengan DPRD terkait lelang aset.

Fraksi PPP: Reformasi Fiskal dan Evaluasi Belanja Modal

Fraksi PPP melalui Juru Bicara H. Fahrurrazi, S.P., M.M. mengkritik minimnya inovasi PAD dan rendahnya realisasi belanja modal yang hanya 66,06%, padahal sektor ini penting untuk infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Fraksi PPP menilai lemahnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan, serta mendesak evaluasi mendalam terhadap kinerja BUMD yang dinilai tidak optimal.

Mereka mendorong revitalisasi PAD melalui ekstensifikasi pajak dan retribusi, serta audit kinerja BUMD agar menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

Fraksi PKB: PBB Naik, Wisata dan SDA Harus Dioptimalkan

Juru Bicara Riza Pahlevi, S.T. dari Fraksi PKB menyatakan bahwa realisasi PAD saat ini belum cukup untuk membayar gaji PPPK yang akan ditambah. PKB mengusulkan kenaikan tarif PBB hingga 0,5% dari NJOP, serta mendorong optimalisasi sektor wisata dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) melalui pengembangan industri lokal.

Fraksi Golkar: Evaluasi PAD, Infrastruktur, dan Sektor Pendidikan

Juru Bicara M. Syahruddin dari Fraksi Golkar menyoroti ketidakjelasan dalam laporan APBD yang dinilai tidak mencerminkan realisasi di lapangan. Mereka menuntut penjelasan terkait PAD yang tidak tercapai, penggunaan tapping box, dan penarikan retribusi yang belum maksimal.

Fraksi Golkar juga menyoroti masalah pada pelaksanaan proyek infrastruktur, terutama yang terhambat oleh masalah hukum, dan mendesak pemerataan pembangunan, termasuk pembangunan akses jalan Way Haru, bendungan Way Bambang, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Fraksi Amanat Indonesia Raya: Realisasi Belanja dan Infrastruktur Harus Ditingkatkan

Juru Bicara Andri Yuriza, A.Md.Kep. menyampaikan bahwa Fraksi Amanat Indonesia Raya mengapresiasi pencapaian WTP, namun menilai masih banyak catatan penting. Mereka menekankan pentingnya peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta memperkuat perencanaan belanja agar serapan anggaran dapat ditingkatkan.

Fraksi ini juga menekankan prioritas pembangunan infrastruktur jalan, sarana pendidikan, dan layanan kesehatan, serta menerima Ranperda dengan catatan agar seluruh rekomendasi dan evaluasi ditindaklanjuti secara nyata oleh Pemerintah Daerah.

Meskipun sebagian besar fraksi mengapresiasi pencapaian WTP oleh Pemkab Pesisir Barat, mereka sepakat bahwa masih banyak tantangan yang harus dijawab, terutama terkait realisasi PAD, belanja modal, dan perencanaan anggaran yang kurang optimal. DPRD mendesak langkah-langkah konkrit dari pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan serta memastikan program pembangunan berjalan efektif demi kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat.(Niel)