RPJMD 2025–2029 Pesibar Disetujui, Fraksi DPRD Tuntut Pemerataan dan Inovasi Pembangunan

 

Ruangekspose.co.id-Pesisir Barat –Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat menyatakan mendukung pembahasan lebih lanjut terhadap Rancangan RPJMD 2025–2029. Namun, dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, masing-masing fraksi menyoroti berbagai isu sektoral dan menekankan pentingnya keselarasan visi pembangunan.

Fraksi PPP: Infrastruktur Merata dan PAD Harus Dioptimalkan

Juru Bicara Fraksi PPP, Yeni Ernida, S.Pd., menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus berkeadilan dari Lemong hingga Bengkunat. Pemerintah juga didorong agar:

Mengelola aset daerah secara optimal.

Meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat.

Menyusun program responsif dengan indikator terukur dan partisipasi publik.

Menghindari rutinitas birokrasi yang stagnan dan tidak progresif.

Yeni mengingatkan bahwa setiap program harus berbasis manfaat sosial, dan pengelolaan aset harus dievaluasi secara berkala agar relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Fraksi PKB: Dorong Forum Koordinasi Visi Misi hingga Agroindustri

Juru Bicara Fraksi PKB, Riza Pahlevi, S.T., menyarankan agar Pemkab menggelar forum resmi lintas OPD dan desa untuk menyosialisasikan visi, misi dan prioritas lima tahun ke depan.

Ia juga menyampaikan dukungan terhadap pengembangan:

Infrastruktur pertanian seperti irigasi dan distribusi hasil panen.

Industri pengolahan berbasis alam seperti agroindustri dan perikanan olahan.

Peningkatan kapasitas petani, nelayan, dan UMKM, dengan akses terhadap modal, teknologi dan pasar.

Fraksi Golkar: Destinasi Wisata dan Sengketa Lahan Jadi Fokus

Juru Bicara Fraksi Golkar, Gusti Kadi Artawan, memandang positif visi Pesibar sebagai destinasi wisata terdepan. Fraksinya mendorong:

Penyusunan program yang mendukung wisata berbasis budaya, agrowisata dan smart village.

Penyelesaian sengketa batas wilayah, termasuk dengan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan TNBBS.

Penjelasan soal rencana tata ruang dan perluasan sawit, serta kemungkinan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Fraksi Golkar juga meminta penguatan kelembagaan agama dan adat, serta menekankan transparansi dan akuntabilitas pengawasan atas pencapaian RPJMD.

Fraksi Amanat Indonesia Raya: Butuh Komitmen dan Efisiensi Anggaran

Fraksi Amanat Indonesia Raya melalui Juru Bicara, Sahrul Jaya, S.E., menyatakan dukungannya terhadap Ranperda RPJMD. Namun ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar terletak pada ketersediaan anggaran, sehingga:

Pemimpin daerah diminta mengedepankan efisiensi dan efektivitas anggaran.

OPD diminta bekerja maksimal dan totalitas.

Visi dan misi perlu diikuti dengan komitmen nyata dalam pelaksanaan program.

Fraksi ini meyakini bahwa Pesibar memiliki modal besar untuk menjadi daerah yang sejahtera, unggul dan madani, asalkan arah pembangunan dijalankan dengan integritas dan profesionalisme.(Niel)