Fraksi DPRD Soroti Prioritas dan Strategi RPJMD 2025–2029 Pesibar

Ruangekspose.co.id-Pesisir Barat –Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, dihadiri oleh 20 dari 25 anggota DPRD, Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala OPD dan camat.

Fraksi NasDem: Minta Program Nyata dalam Wujudkan Daerah Madani dan Religius

Juru Bicara Fraksi NasDem, Elya Triskova, M.Sos., menyatakan bahwa visi "Pesibar yang sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai destinasi wisata terdepan" dinilai relevan, namun diminta agar dimanifestasikan dalam program konkret.

Fraksi NasDem juga menyoroti sejumlah isu strategis daerah seperti:

Penumpukan sampah di Pantai Labuhan Jukung.

Transparansi tata kelola retribusi pariwisata.

Pengentasan kemiskinan melalui pendidikan, UMKM, dan jaminan sosial.

Vokasi kerja, kemitraan industri, dan insentif sektor swasta untuk mengatasi pengangguran.

Pertanian cerdas iklim, mitigasi bencana, dan roadmap ketahanan pangan.

Fraksi ini juga menekankan pentingnya target kuantitatif yang realistis dan strategi pendanaan yang menggabungkan APBD, APBN, serta investasi swasta.

Fraksi PDI Perjuangan: Infrastruktur Way Haru Harus Diprioritaskan

Fraksi PDI Perjuangan melalui Juru Bicara, Anggun Kurnia Dewi, S.M., menyampaikan apresiasi atas visi dan misi RPJMD, serta mendukung penuh penyusunan yang partisipatif dan strategis. Namun mereka menegaskan agar:

Pembangunan akses jalan dan infrastruktur Way Haru menjadi prioritas utama.

Pemerintah perlu melakukan inventarisasi komprehensif Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mitigasi bencana.

Pemerintah diminta menggali potensi SDA secara serius seperti energi dan mineral.

Anggun menambahkan, RPJMD harus mampu menjadi alat sinergi eksekutif dan legislatif, serta menjamin pemerataan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.(Niel)