Ruang Ekspose

Jujur Bersuara

HEADLINE

Jawaban Pemerintah Pesibar atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap LPJ APBD 2024

Juli 13, 2025 , , ,

 


Ruangekspose.co.id-Pesisir Barat– Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri rapat paripurna DPRD Pesibar yang mengagendakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD 2024. Kegiatan yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Pesibar, Muhammad Amin Basri, dihadiri oleh 18 dari 25 anggota DPRD, Asisten, staf ahli, Forkopimda, serta kepala OPD dan camat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menanggapi Fraksi Nasdem, Irawan menyatakan kendala rendahnya realisasi PAD disebabkan oleh:

  • Kurangnya SDM yang kompeten dalam pemungutan pajak dan retribusi.
  • Penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pendapatan masyarakat dan pelaku usaha.

Strategi yang disiapkan Pemerintah:

  1. Pelatihan teknis bagi petugas pajak dan retribusi.
  2. Revisi terhadap Perda lama, digantikan dengan Perda No. 1 Tahun 2024 dan turunannya.
  3. Perluasan target wajib pajak, termasuk sektor informal dan industri baru.
  4. Optimalisasi aset daerah melalui identifikasi regulasi dan potensi pendapatan.

 Belanja Modal dan Pengawasan Anggaran

Irawan menjelaskan, serapan belanja modal memang belum optimal karena realokasi ke prioritas mendesak. Namun, data dan perencanaan sudah disiapkan, termasuk di Banang dan TAPD. Dilanjutkan dengan evaluasi rutin triwulan dan semester, guna menjaga efisiensi anggaran.

Reformasi OPD dan Efisiensi Birokrasi

Menyikapi usulan fraksi PDI-Perjuangan tentang prinsip anggaran seimbang dan evaluasi struktur OPD, Pemerintah Kabupaten tengah melakukan penataan OPD sesuai PP No. 18 Tahun 2016. Saat ini, ranperda perangkat daerah tengah difasilitasi melalui naskah akademik.

BUMD, Aset dan Lelang

  • Penyertaan modal BUMD: sudah dialokasikan Rp 15 miliar ke Bank Lampung.
  • Inventarisasi aset: akan dilakukan tahun ini.
  • Proses lelang aset daerah dijalankan oleh KPKNL mengacu pada Permendagri No. 7 Tahun 2024 dan Perda No. 5 Tahun 2022.

Fraksi PPP: Realisasi Pendapatan & Belanja

Fraksi PPP mencatat realisasi LPJ 2024 mencapai 79,79%. Belanja hibah tinggi salah satunya karena Pilkada serentak. Dividend BUMD tercatat Rp 2 miliar. Pengajuan audit manajemen dan penataan BUMD akan diperhatikan dalam tahun berjalan.

Pertanian & Infrastruktur

Wakil Bupati memaparkan:

  • Pendataan kelompok tani sebagai syarat pupuk subsidi.
  • Usulan alsintan dan KUR pertanian sudah diajukan.
  • Perbaikan bendungan Way Bambang masih dalam proses, ditolak karena fokus irigasi utama tahun ini ke saluran.
  • Proyek jalan Way Haru terus dikawal bersama BBTNBBS.

Pendidikan & Kesehatan

  • Pendidikan mendapat dukungan beasiswa: 80 siswa SMA dan 1 mahasiswa di Bandar Lampung.
  • Rehab Puskesmas pembantu di Way Haru terus berjalan. Lokasi baru masih dalam studi.
  • Akses pendidikan dan mutu terus menjadi prioritas.

Lingkungan dan Sampah

Pemerintah daerah bergerak cepat terhadap Perda penanganan sampah, serta mendorong budaya “buang sampah pada tempatnya” agar lingkungan lebih bersih dan indah.

Dana Perimbangan & Efisiensi APBD

  • DAK dan Dana Bagi Hasil (DBH) masih menjadi perhatian. DBH provinsi belum teralisasi Rp 48,9 miliar.
  • Serapan belanja daerah 79,71% menunjukkan masih ada ruang perbaikan.
  • Fokus ke depan: efisiensi anggaran diarahkan ke kebutuhan dasar masyarakat.

Kesimpulan

Rapat paripurna ini menegaskan komitmen Pemkab Pesibar dalam:

  1. Refleksi kinerja melalui realisasi target PAD dan belanja.
  2. Evaluasi struktural dan reformasi organisasi.
  3. Optimalisasi aset dan dukungan pendanaan daerah.
  4. Fokus menghadirkan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat.

Kolaborasi lintas fraksi dan OPD diharapkan mendorong Pesibar menjadi Kabupaten maju, sejahtera, dan berdaya saing.(Niel)

Tidak ada komentar

Langganan: Posting Komentar ( Atom )