Parosil Ingatkan Soal Kelayakan MBG: “Kalau Tak Layak, Jangan Dimakan”

Ruangekspose.co.id-Lampung Barat-Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, meninjau langsung pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Sebarus, Kecamatan Balikbukit, Jumat (10/10/2025). Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan pemerintah daerah di tengah maraknya pemberitaan mengenai kualitas dan kelayakan makanan MBG.

Kedatangan Parosil bersama sejumlah kepala perangkat daerah disambut hangat oleh siswa. Bahkan, ia menyaksikan langsung anak-anak mengonsumsi makanan tersebut sembari berdialog menanyakan pendapat dan kendala yang mereka rasakan.

Dalam arahannya, Parosil menegaskan pentingnya kehati-hatian siswa terhadap makanan yang tidak layak konsumsi.

“Kalau ada yang terindikasi tidak layak, seperti nasi lembek, berbau, atau asam, jangan dipaksakan untuk dimakan. Takutnya sudah terkontaminasi bakteri,” tegas Parosil.

Selain soal kualitas, ia juga menyoroti aspek kebersihan di sekolah. Berdasarkan pantauannya, fasilitas sederhana seperti tisu atau lap tangan untuk siswa belum tersedia.

“Ke depan saya minta pihak sekolah menyediakan lap tangan agar anak-anak bisa makan dengan bersih,” tambahnya.

Parosil mengakui pelaksanaan MBG di Lampung Barat secara umum berjalan sesuai prosedur. Namun, ia tetap menekankan perlunya pengawasan berlapis agar distribusi makanan benar-benar memenuhi standar gizi dan higienitas.

“Alhamdulillah semua prosedur sudah berjalan baik. Semoga program MBG di Lampung Barat bisa terus lancar sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.

Meski Parosil menilai program berjalan baik, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya detail kecil yang luput dari perhatian, seperti tidak tersedianya lap tangan bagi siswa. Hal ini seharusnya menjadi indikator bahwa evaluasi tidak cukup berhenti pada aspek distribusi, tetapi juga menyangkut sarana pendukung kebersihan dan kelayakan konsumsi.

Pernyataan Bupati agar siswa tidak mengonsumsi makanan bila terindikasi tidak layak justru menggarisbawahi potensi masalah yang bisa terjadi dalam program MBG. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan dari hulu ke hilir—mulai dari proses pengadaan, pengolahan, hingga distribusi—agar tidak hanya menunggu laporan siswa, melainkan memastikan sejak awal makanan yang disajikan benar-benar aman.

Program MBG merupakan kebijakan nasional yang digadang mampu meningkatkan gizi anak sekolah. Namun, tanpa kontrol kualitas yang ketat, tujuan mulia tersebut bisa tergerus oleh praktik distribusi yang tergesa-gesa dan tidak konsisten.(Niel)