DPRD Lambar Gelar Rapat Paripurna, Fraksi Adem Berikan Masukan Penting Terkait Ranperda Penguatan BUMD

Ruangekspose.co.id - Lampung Barat-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat menggelar Rapat Paripurna agenda utama penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat. Kedua Ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Lampung untuk periode 2024-2029, serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat, yang berlangsung di Aula Maghgasana pada Senin, 9 Desember 2024.

Kedua Ranperda ini bertujuan untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini sejalan dengan visi Pemkab Lampung Barat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, Bambang Kusmanto, perwakilan Fraksi Amanat Demokrat (F-Adem), menyampaikan pandangan yang konstruktif serta memberikan apresiasi terhadap Pj. Bupati Lampung Barat, Drs. Nukman, atas penyampaian Nota Pengantar terkait kedua Ranperda. Bambang mengingatkan peran strategis BUMD dalam mendorong pembangunan ekonomi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Namun, Fraksi Amanat Demokrat juga mengajukan beberapa rekomendasi dan pertanyaan penting yang perlu dijawab oleh Pemkab Lampung Barat demi memastikan keberhasilan implementasi kedua Ranperda tersebut. Salah satu perhatian utama adalah pengawasan dan pencegahan masalah internal. Bambang menyoroti pentingnya pengawasan internal di PT. Bank Lampung, terutama setelah kasus dugaan penipuan data nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Langkah-langkah pencegahan dan strategi untuk memulihkan kepercayaan nasabah perlu segera dijelaskan," katanya.

Selain itu, Bambang juga meminta Pemkab Lampung Barat untuk memberikan rincian program unggulan PT. Bank Lampung dalam upaya meningkatkan layanan perbankan di era digital. Mengingat perkembangan teknologi, digitalisasi di sektor perbankan menjadi krusial untuk bersaing di industri keuangan. "Kami berharap ada prioritas pada digitalisasi sebagai salah satu langkah utama untuk meningkatkan layanan dan menarik minat masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Fraksi Amanat Demokrat juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar-BUMD milik Pemkab Lampung Barat. Bambang berharap agar ada rencana konkret untuk meningkatkan kerja sama antara PT. Bank Lampung dan BUMD lainnya guna menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih solid.

Dalam hal ini, dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu perhatian besar. Sebagai lembaga keuangan syariah, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM. "Kami meminta rincian strategi inovatif yang akan dilakukan untuk memperkuat dukungan terhadap UMKM, terutama terkait dengan regulasi baru seperti UU Nomor 4 Tahun 2023 dan POJK Nomor 7 dan 9 Tahun 2024," tambah Bambang.

Selain itu, Bambang juga meminta klarifikasi terkait tata kelola dan pengelolaan modal baru yang akan diterapkan, kesiapan infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia di PT. Bank Lampung dan PT. BPRS Lampung Barat. Evaluasi kinerja kedua BUMD, termasuk dari sisi permodalan, aset, rentabilitas, dan likuiditas, juga menjadi bagian dari perhatian Fraksi Amanat Demokrat.

Terakhir, Fraksi Amanat Demokrat menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Mereka meminta rincian anggaran CSR yang telah disalurkan, serta program-program yang telah dilaksanakan untuk masyarakat. "Kami berharap agar dana CSR ini dikelola secara transparan dan tepat sasaran, untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," pungkas Bambang.

Melalui pandangan ini, Fraksi Amanat Demokrat berharap kedua Ranperda tersebut dapat menjadi dasar yang kuat bagi BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, mereka juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi Ranperda tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, BUMD, dan masyarakat.

Dukungan serta pengawasan yang berkelanjutan dari DPRD diharapkan dapat memastikan bahwa BUMD tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sebagai langkah awal, hasil pembahasan rapat ini akan menjadi fondasi penting dalam mengarahkan kebijakan strategis untuk masa depan Lampung Barat.(Red)