Paripurna DPRD Lampung Barat, Fraksi Demokrat dan Golkar Beri Catatan Strategis atas LPJ APBD 2025

Lampung Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025. Dalam sidang tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah sekaligus memberikan berbagai kritik dan masukan konstruktif sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Agenda penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian dari mekanisme pembahasan LPJ APBD sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.

Fraksi Partai Demokrat mengawali pandangan umumnya dengan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah. Menurut fraksi tersebut, capaian tersebut menjadi indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah yang patut dipertahankan.

Meski demikian, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa raihan tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Mereka menilai masih terdapat berbagai sektor yang memerlukan pembenahan agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu perhatian utama Fraksi Demokrat adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah diminta menjelaskan strategi konkret dalam menggali potensi pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat terus dikurangi.

Fraksi Demokrat juga menyoroti ketimpangan sarana dan prasarana di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Persoalan kepastian harga hasil pertanian dinilai masih menjadi tantangan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Sementara itu, sektor pariwisata dinilai belum dikelola secara optimal sehingga belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

Selain itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah menghadirkan inovasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM, sektor pariwisata, dan sektor usaha lainnya sebagai sumber peningkatan PAD.

Pengelolaan aset daerah dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sorotan. Fraksi Demokrat menilai pelayanan PDAM di sejumlah wilayah masih perlu ditingkatkan dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap BUMD, termasuk BPRS Lampung Barat, agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Tak hanya itu, Fraksi Demokrat turut menyinggung proyek pembangunan penampungan air bersih di Desa Kenali, Kecamatan Belalau. Mereka meminta pemerintah melalui Inspektorat maupun Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan peninjauan langsung terhadap proyek tersebut yang dinilai belum berfungsi sebagaimana mestinya dan diduga tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan anggaran.

Fraksi Demokrat menegaskan seluruh catatan yang disampaikan bukan untuk mencari kesalahan pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan pandangan yang menitikberatkan pada pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pembangunan daerah. Menurut Fraksi Golkar, laporan pertanggungjawaban kepala daerah merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang harus berlandaskan prinsip good governance, yakni transparan, jujur, demokratis, responsif, dan akuntabel.

Fraksi Golkar mengakui Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menghadapi berbagai tantangan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Namun, tantangan tersebut dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik maupun pelaksanaan pembangunan.

Di sektor pendapatan daerah, Fraksi Golkar meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penetapan target PAD maupun dana transfer agar perencanaan pembangunan lebih efektif, efisien, serta mampu memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif.

Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti pelaksanaan pembangunan fisik, mulai dari jalan, jembatan, gedung hingga sarana penunjang lainnya. Pemerintah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) diminta meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga tidak lagi ditemukan pekerjaan yang terkesan asal jadi maupun tidak memenuhi standar mutu.

Sorotan khusus juga diarahkan pada proyek pembangunan penampungan air yang diperuntukkan sebagai cadangan air saat terjadi kebakaran. Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Fraksi Golkar, proyek tersebut diduga tidak dibangun sesuai standar sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan, saat terjadi kebakaran di Pekon Kenali pada Maret 2026, penampungan air tersebut disebut dalam kondisi kosong sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

Atas persoalan tersebut, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui dinas terkait bersama aparat penegak hukum segera melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Dengan tata kelola keuangan yang baik, potensi penyimpangan dan kebocoran anggaran dapat diminimalkan sehingga APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rapat paripurna ditutup dengan penyampaian pandangan umum seluruh fraksi sebagai bagian dari proses pembahasan LPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan pembangunan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(*)