Paripurna DPRD Lambar, Fraksi Amanat Demokrat Minta Pemkab Perkuat PAD dan Belanja Produktif

Lampung Barat – Fraksi Amanat Demokrat DPRD Kabupaten Lampung Barat menyampaikan sejumlah apresiasi sekaligus catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat. Fraksi menilai, selain mempertahankan capaian positif dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan efektivitas belanja, serta memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Pandangan umum Fraksi Amanat Demokrat disampaikan Sekretaris Fraksi, Bambang Kusmanto. Dalam penyampaiannya, fraksi mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang telah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi juga memberikan penghargaan atas keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut.

Di balik capaian tersebut, Fraksi Amanat Demokrat menilai masih terdapat tantangan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pemerintah pusat yang mencapai sekitar 89,59 persen, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berada di kisaran 9,62 persen.

Menurut fraksi, kondisi tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Lampung Barat masih perlu diperkuat melalui optimalisasi sumber-sumber PAD, pengelolaan aset daerah secara lebih produktif, serta peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.

Fraksi juga menyoroti realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang belum mencapai target dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pendapatan, penetapan target, serta strategi peningkatan penerimaan daerah agar lebih realistis dan sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki.

Selain sektor pendapatan, Fraksi Amanat Demokrat menilai struktur belanja daerah masih didominasi belanja operasional, sementara alokasi belanja modal relatif rendah. Pemerintah diminta melakukan penataan prioritas anggaran dengan memperbesar porsi belanja produktif, terutama untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta program-program yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam bidang ketenagakerjaan, fraksi mencermati masih meningkatnya tingkat pengangguran terbuka meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tren pertumbuhan. Karena itu, pemerintah didorong memperkuat pengembangan UMKM, meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang mampu membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Fraksi Amanat Demokrat juga memberi perhatian terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Barat yang masih berada pada kategori sedang. Pemerintah daerah diminta terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat agar kualitas sumber daya manusia semakin meningkat dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Catatan penting lainnya adalah besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp43 miliar. Menurut fraksi, kondisi tersebut perlu dievaluasi secara mendalam untuk memastikan apakah mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran atau justru menunjukkan masih adanya kendala dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan.

Di sisi lain, Fraksi Amanat Demokrat juga mendorong pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp2,9 triliun agar mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan pelayanan publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerataan pembangunan turut menjadi perhatian fraksi. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diharapkan memastikan pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, sektor pertanian, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dirasakan secara merata sampai ke tingkat pekon dan kecamatan.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi Amanat Demokrat menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Fraksi berharap seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)