Tekanan Fiskal di Daerah: APBD Lampung Barat 2026 Turun Rp150 Miliar, Belanja Modal Kian Terbatas

LAMPUNG BARAT — Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menghadapi tantangan fiskal pada tahun anggaran 2026 menyusul penurunan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp150,5 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah melakukan penyesuaian kebijakan belanja agar tetap sejalan dengan prioritas pembangunan.

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Nota Pengantar Keuangan atas Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, di ruang sidang Marghasana, Selasa (4/11/2025).

Parosil menjelaskan, penyusunan RAPBD 2026 merupakan tindak lanjut dari perencanaan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Penyusunan RAPBD dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif, baik dari bawah ke atas maupun sebaliknya. Tujuannya agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” ujar Parosil dalam pidatonya.

Bupati Parosil menuturkan, tema pembangunan nasional tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”, yang sejalan dengan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Adapun tema pembangunan Provinsi Lampung difokuskan pada “Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Selaras dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan tema pembangunan daerah tahun 2026, yakni.

“Penguatan SDM, Infrastruktur, dan Ketahanan Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Menurut Parosil, fokus utama pembangunan tahun depan akan diarahkan pada tujuh prioritas, meliputi:

Penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan berintegritas, pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana.

Untuk mendukung arah pembangunan tersebut, pemerintah daerah menetapkan sejumlah target makro ekonomi Lampung Barat tahun 2026, antara lain:

•Pertumbuhan ekonomi: 4,83 persen

•Gini rasio: 0,260

•Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,43 poin

•Angka kemiskinan: 9,00–9,63 persen

•Tingkat pengangguran terbuka: 1,75–2,05 persen

Dari sisi pendapatan, RAPBD Lampung Barat 2026 direncanakan sebesar Rp941,7 miliar. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp94,6 miliar dan pendapatan transfersebesar Rp842,5 miliar. Jumlah ini menurun dibandingkan target pada APBD murni tahun 2025.

Sementara itu, belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp954,2 miliar, terdiri dari:

• Belanja operasi: Rp760,5 miliar

• Belanja modal: Rp35,3 miliar

• Belanja tidak terduga: Rp3,3 miliar

• Belanja transfer: Rp155 miliar

Dengan demikian, total belanja daerah menurun sekitar Rp150,5 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada pos belanja modal, yang tersisa sekitar Rp35 miliar.

“Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas,” kata Parosil.

Dalam RAPBD 2026, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan sebesar Rp30 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Rp17,4 miliardialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD, sehingga terdapat pembiayaan netto sebesar Rp12,5 miliar untuk menutup defisit anggaran.

Parosil menyebut, langkah-langkah efisiensi akan difokuskan pada optimalisasi pendapatan daerah, pengendalian belanja, serta prioritas pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menutup pidatonya, Parosil mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat kemitraan dalam pembahasan RAPBD 2026. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar proses penganggaran berjalan konstruktif, transparan, dan tepat waktu.

“Kita harapkan pembahasan RAPBD ini dapat berlangsung dengan produktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, demi mewujudkan Lampung Barat yang hebat dan sejahtera,” pungkasnya.(Red)