LPG 3 Kg Langka dan Mahal, Anggota DPRD Lambar Minta Pemkab Segera Bertindak

Ruangekspose.co.id-Lampung Barat– Kelangkaan gas LPG 3 kg kembali menjadi keluhan masyarakat, terutama di Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Tidak hanya sulit didapatkan, harga di tingkat pengecer pun melonjak drastis, membuat masyarakat semakin terbebani. Menanggapi kondisi ini, Bambang Kusmanto, anggota DPRD Lampung Barat dari Komisi III, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera mengambil tindakan konkret.

Bambang Kusmanto, yang juga Ketua DPD Partai NasDem Lampung Barat mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait krisis gas LPG 3 kg ini. Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan meminta Pemkab untuk turun tangan segera.
"Pemerintah daerah harus segera turun ke lapangan untuk mengecek penyebab kelangkaan ini. Jika ada penyimpangan dalam distribusi, harus ada tindakan tegas," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Pertamina dan agen penyalur agar pasokan tetap stabil dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, ia mendorong Pemkab untuk mengadakan operasi pasar guna menekan harga yang sudah terlanjur naik.
Kelangkaan ini memaksa warga mencari alternatif, bahkan kembali menggunakan kayu bakar. Syaipul, salah satu warga Pekon Tanjung Raya Sukau, mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg dengan harga wajar.
"Kalau terus begini, kami harus cari cara lain. Harga di warung sudah tidak masuk akal," ungkapnya dengan nada kecewa.
Di sisi lain, Pemkab melalui Dinas UKM dan Perdagangan serta Dinas SDA mengklaim tengah berkoordinasi mencari solusi. Namun, hingga kini, langkah konkret yang diharapkan masyarakat belum terlihat jelas.
Kelangkaan gas LPG 3 kg bukanlah peristiwa baru. Setiap tahun, masalah serupa berulang tanpa solusi jangka panjang yang jelas. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya pengawasan distribusi serta kurangnya antisipasi dari pihak terkait.
Pemkab seharusnya lebih sigap dalam mengatasi permasalahan ini, bukan sekadar merespons ketika masyarakat sudah mengeluh. Jika tidak ada kebijakan yang lebih tegas dan sistematis, maka kelangkaan ini akan terus menjadi siklus tahunan yang merugikan masyarakat kecil. (Red)