Setelah Gelar Aksi Damai, Harapan Baru untuk Honorer Lampung Barat: Pemkab dan DPRD Sepakati Solusi Bersama

Ruangekspose.co.id - Lampung Barat – Ratusan tenaga honorer dari berbagai bidang seperti teknis, kesehatan, dan pendidikan melakukan aksi damai di halaman kantor Bupati Lampung Barat. Aksi ini dilakukan untuk mendesak pemerintah daerah memperjuangkan pengangkatan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rabu, (22/1/2025).

Setelah menyampaikan aspirasi lewat orasi di depan gedung bupati, para demonstran diizinkan berdiskusi langsung dengan pemerintah kabupaten di ruang rapat Pesagi, disaksikan oleh anggota DPRD Lampung Barat. Dalam diskusi tersebut, para honorer mengutarakan tuntutan utama mereka, yakni:

1. Pengangkatan PPPK penuh waktu.

2. Transparansi verifikasi data honorer yang aktif dan tidak aktif.

3. Prioritas pengangkatan honorer sebelum pembukaan seleksi CPNS.

4. Kepastian dan kunci data Non-ASN di database BKN.

Setelah melalui diskusi selama lebih dari dua jam, Pemkab Lampung Barat menyepakati lima poin sebagai solusi bersama:

1. Penyesuaian Formasi ke Pemerintah Pusat: Pemkab berkomitmen mengusulkan penyesuaian formasi kepada pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

2. Pengawasan Seleksi: Panitia Seleksi Kabupaten membuka ruang pengaduan jika terdapat pelanggaran dalam proses seleksi, dengan syarat melampirkan bukti.

3. Komitmen Tanpa Seleksi CPNS: Pemkab telah menunjukkan komitmen dengan tidak membuka seleksi CPNS sejak 2022 hingga 2024.

4. Akses Data Non-ASN Dikunci BKN: Data Non-ASN hasil pendataan tahun 2022 tidak bisa diakses oleh Panitia Seleksi Kabupaten karena telah dikunci oleh BKN.

5. Dukungan DPRD: DPRD akan mengawal dan mendorong penyelesaian pengangkatan tenaga Non-ASN menjadi PPPK.

Pemkab dan DPRD Tegaskan Komitmen

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Lampung Barat, Wasisno Sembiring, mewakili Pj Bupati Nukman, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer.

“Pemerintah Daerah akan terus mengupayakan pengangkatan tenaga Non-ASN menjadi PPPK dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Panitia Seleksi Kabupaten juga siap menerima laporan jika ada pelanggaran selama proses seleksi,” ujar Wasisno.

Sementara itu, anggota DPRD Lampung Barat, Bambang Kusmanto, menegaskan dukungan legislatif terhadap tuntutan honorer. “Kami siap mengawal dan memperjuangkan hak-hak kalian. Tetap semangat, kalian adalah bagian penting dari pembangunan daerah ini,” ujarnya di depan para demonstran.

Aksi damai ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan persoalan honorer di Lampung Barat secara adil dan transparan. Pemerintah daerah dan DPRD kini menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan janji-janji tersebut agar para honorer mendapatkan kepastian status dan masa depan yang lebih baik.(Red/Niel)