Fraksi ADEM : Anggaran Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan Sekadar Deretan Angka

 

Lampung Barat, 10 November 2025 — Sekretaris Fraksi Amanat Demokrat (F-ADEM) DPRD Kabupaten Lampung Barat, Bambang Kusmanto, menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 harus benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar menjadi tumpukan angka di atas kertas.

Pernyataan itu disampaikan Bambang saat membacakan pandangan umum Fraksi Amanat Demokrat dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri Bupati dan jajaran Forkopimda, Senin (10/11/2025).

Menurut Bambang, Fraksi ADEM memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD 2026 di tengah tantangan fiskal yang tidak ringan. Namun, pihaknya tetap menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi agar setiap rupiah yang dialokasikan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Anggaran daerah jangan hanya menjadi angka-angka dalam dokumen keuangan, tetapi harus benar-benar berpihak pada rakyat dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menyoroti kondisi ketergantungan Lampung Barat terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang dinilainya masih sangat tinggi. Menurutnya, pemerintah daerah harus berani mencari terobosan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi lokal.

“Lampung Barat punya potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan hasil hutan bukan kayu. Semua itu bisa menjadi sumber PAD baru jika dikelola dengan inovatif tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.

Selain pendapatan, Bambang juga menyoroti penurunan signifikan pada pos belanja daerah dalam RAPBD 2026, yang diproyeksikan turun sebesar Rp150,5 miliar dibanding tahun sebelumnya. Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan penurunan tersebut agar masyarakat memahami arah kebijakan yang diambil.

“Penurunan belanja, terutama belanja modal sebesar Rp77,7 miliar, harus dijelaskan secara transparan. Pemerintah harus memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan pelayanan publik, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” kata Bambang.

Fraksi ADEM juga memberikan perhatian terhadap kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi Rp3,3 miliar. Bambang mengingatkan agar dana tersebut tidak menjadi “parkiran” anggaran, tetapi benar-benar digunakan secara tepat dan transparan dalam situasi darurat.

Selain itu, ia juga meminta kejelasan terkait penyertaan modal daerah sebesar Rp17,4 miliar, termasuk lembaga penerima dan mekanisme pengawasan hasil investasinya.

“Penyertaan modal jangan bersifat seremonial, tetapi harus memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” tegas Bambang.

Menutup pandangan Fraksi ADEM, Bambang Kusmanto menekankan bahwa pihaknya akan tetap konsisten bersikap kritis namun konstruktif, demi memastikan setiap kebijakan fiskal daerah membawa kemajuan dan pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat Lampung Barat.

“Kami berdiri di sisi rakyat. Kritik kami bukan untuk menghambat, tapi untuk memastikan setiap kebijakan berjalan jujur, transparan, dan tepat sasaran,” pungkasnya.(Red)