Demi Hunian Layak dan Lingkungan Sehat, Pesibar Bawa Usulan ke Pemerintah Pusat

Ruangekspose.co.id-Pesisir Barat — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus melanjutkan langkah strategis dalam mempercepat pembangunan daerah melalui koordinasi aktif dengan pemerintah pusat. Kali ini, Pemkab Pesisir Barat menyampaikan empat usulan pembangunan penting kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen-PKP) dalam kunjungan resmi pada Selasa, 1 Juli 2025.

Rombongan yang dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Tedi Zadmiko, didampingi jajaran kepala perangkat daerah, disambut langsung oleh Wakil Menteri Kemen-PKP, Fahri Hamzah, bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Pesibar mengajukan empat program prioritas yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat, yaitu:

1. Pembangunan Rumah Susun (Rusun) satu tower tiga lantai di Kecamatan Pesisir Tengah, pusat ibu kota kabupaten.

2. Pengadaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 50 unit rumah.

3. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 846 unit rumah yang tersebar di dua kecamatan.

4. Pengentasan kawasan kumuh seluas lebih dari 15 hektare di Kelurahan Pasar Kota Krui dan Pasar Krui.

"Keempat usulan ini menjadi prioritas karena berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan hunian layak dan penataan kawasan," terang Tedi Zadmiko.

Menurutnya, koordinasi dengan Kemen-PKP merupakan bagian dari upaya nyata Pemkab Pesibar untuk mempercepat pemerataan pembangunan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap hunian yang memadai.

Wamen-PKP Fahri Hamzah merespons positif usulan tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti melalui proses verifikasi teknis oleh direktorat terkait. "Verifikasi ini penting agar setiap usulan yang diajukan benar-benar memenuhi kriteria kelayakan dan dapat segera direalisasikan sesuai mekanisme nasional," ujarnya.

Langkah jemput bola yang dilakukan oleh Pemkab Pesibar ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah daerah tidak pasif menunggu bantuan, melainkan aktif membangun jejaring dan komunikasi lintas sektor untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya.

Koordinasi ini juga menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Barat yang menekankan pada peningkatan infrastruktur dasar, penataan kawasan permukiman, serta pengurangan angka kemiskinan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Jika keempat program tersebut disetujui dan terealisasi, maka tidak hanya akan mengurangi backlog perumahan di kabupaten termuda di Provinsi Lampung ini, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat yang selama ini masih tinggal di kawasan tidak layak huni.(Niel)