RPJMD 2025–2029 Dinilai Belum Konkret, Fraksi ADEM Minta Langkah Nyata

Ruangekspose.co.id-Lampung Barat – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat, Bambang Kusmanto, Anggota DPRD dari Fraksi Amanat Demokrat (F-ADEM), menyampaikan pandangan konstruktif terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Pidato yang dibacakannya mewakili suara F-ADEM dalam menyikapi arah pembangunan lima tahun ke depan. Senin, (16/6/2025).

“Visi Lampung Barat Hebat dan Setia Menuju Indonesia Emas 2045 harus dijabarkan secara operasional, bukan hanya menjadi slogan. Kita butuh indikator yang jelas, terukur, dan membumi,” tegas Bambang dalam pidatonya yang disambut serius oleh jajaran eksekutif dan legislatif yang hadir.

Bambang menyampaikan bahwa program unggulan “Sat Ananda Sakti” yang menjadi ujung tombak RPJMD telah mencerminkan pendekatan holistik. Namun, ia menekankan perlunya penguatan tiga pilar utama: SDM, ekonomi, dan infrastruktur.

“Kita bicara SDM Berakhlak, tapi strategi konkret untuk membangun akhlak digital dan kompetensi era industri 5.0 belum terlihat tajam. Begitu pula konsep ekonomi gotong royong, jangan sampai hanya jadi jargon tanpa koneksi ke ekonomi digital,” ujar Bambang.

Ia juga menyoroti pentingnya prioritas infrastruktur, terutama pembangunan jalan penghubung antar kecamatan seperti Sedampah–Teba Pring dan Seblat–Sukarame, yang selama ini dianggap belum menjadi fokus nyata.

Menurut Bambang, inovasi digital harus menjadi poros transformasi pelayanan publik di Lampung Barat. Ia mendorong pemerintah untuk serius mengimplementasikan digitalisasi birokrasi demi meningkatkan efisiensi dan transparansi.

“Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Pemerintah harus masuk ke era pelayanan publik berbasis data dan teknologi, sesuai karakteristik lokal,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya mekanisme partisipatif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan agar pembangunan tidak hanya top-down, tetapi juga inklusif.

Di sektor keagamaan, Bambang mengangkat program strategis “1 Kecamatan 1 Masjid” yang dinilai belum berjalan maksimal. Ia mendorong agar program ini dilanjutkan dalam RPJMD 2025–2029, disertai dukungan anggaran untuk ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah.

Menyikapi persoalan penerapan “tapping box” pajak rumah makan dan hotel yang sempat ditunda akibat resistensi pengusaha, ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif.

“Kita harus kreatif menggali PAD tanpa menciptakan ketegangan dengan pelaku usaha. Komunikasi dan sosialisasi harus menjadi prioritas,” ucapnya.

Bambang juga menggarisbawahi pentingnya sektor pariwisata dan pengembangan energi panas bumi di Sekincau Selatan sebagai langkah strategis meningkatkan PAD dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Wisata dan panas bumi adalah masa depan Lampung Barat. Kita butuh tata kelola yang profesional, bahkan bila perlu melibatkan pihak ketiga secara transparan,” jelasnya.

Menutup pidatonya, Bambang menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan nyata rakyat.

“Kalau kita hanya jalan, kita akan tertinggal. Lampung Barat harus lari. Harus berani melompat. Dengan kebersamaan, visi Indonesia Emas bukan utopia,” pungkasnya.(Niel)