APBD 2027 Jangan Hanya Berorientasi pada Angka, Rakyat Harus Merasakan Manfaatnya

LAMPUNG BARAT – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Anggaran daerah tidak boleh hanya menjadi deretan angka dalam dokumen perencanaan, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan rakyat dan menghadirkan manfaat nyata hingga ke pelosok pekon.

Pesan tersebut menjadi penegasan Fraksi Amanat Demokrat (ADEM) DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, yang disampaikan oleh anggota DPRD Lampung Barat, Bambang Kusmanto, dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Makhgasana DPRD Lampung Barat, Selasa (3/11/2026).

Dalam pandangan umumnya, Fraksi ADEM mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat atas penyampaian Nota Pengantar RAPBD 2027. Namun, fraksi ini mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semata-mata diukur dari besarnya alokasi maupun tingkat penyerapan, melainkan dari sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Bambang Kusmanto menegaskan, APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab persoalan riil masyarakat, mulai dari kebutuhan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lampung Barat.

Fraksi ADEM turut mencermati rencana pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp918,49 miliar, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp95,63 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp822,86 miliar.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi PAD, pembenahan administrasi perpajakan, digitalisasi, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif.

Upaya peningkatan pendapatan tersebut, menurut Fraksi ADEM, harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan.

Di sisi belanja, dengan rencana anggaran sebesar Rp937,74 miliar, Fraksi ADEM meminta pemerintah daerah mengevaluasi dominasi belanja operasional agar alokasi anggaran lebih diarahkan pada program-program produktif yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius Fraksi ADEM adalah pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat.

Infrastruktur yang memadai bukan sekadar menunjang konektivitas antarwilayah, tetapi juga menentukan kelancaran distribusi hasil pertanian dan perkebunan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam hal ini, Bambang Kusmanto secara khusus menyoroti kebutuhan penanganan akses jalan menuju Pekon Ujung Rembun serta pembangunan jembatan permanen Seranggas.

Menurutnya, kedua kebutuhan infrastruktur tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi, jumlah masyarakat yang terdampak, serta manfaat ekonomi yang akan dihasilkan.

Fraksi ADEM menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan kebutuhan mendesak masyarakat. Pembangunan harus dilaksanakan secara proporsional dan merata, sehingga masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan juga merasakan kehadiran pembangunan.

"Keberhasilan pembangunan bukan diukur dari megahnya pusat pemerintahan, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah," menjadi salah satu pesan penting dalam pandangan umum Fraksi ADEM.

Selain infrastruktur, Fraksi ADEM juga menaruh perhatian pada penguatan ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan.

Dengan potensi unggulan seperti kopi, pertanian, perkebunan, UMKM, ekonomi perdesaan, dan pariwisata, Lampung Barat dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

Namun, potensi tersebut perlu dikelola secara lebih optimal. Hasil pertanian dan perkebunan tidak seharusnya hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi perlu didorong melalui pengolahan, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, dukungan permodalan, serta pendampingan usaha.

Fraksi ADEM juga mendorong penguatan koperasi, BUMDes, dan UMKM agar benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi pekon. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya meningkatkan nilai produksi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembangunan sumber daya manusia, Fraksi ADEM mengingatkan agar sektor pendidikan dan kesehatan tetap memperoleh perhatian utama.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus diwujudkan melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses layanan kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Fraksi ADEM juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Setiap perangkat daerah harus memiliki target kinerja yang jelas, disertai pengawasan terhadap pelaksanaan program agar anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat.

Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal pembangunan daerah, Fraksi ADEM menyampaikan tujuh rekomendasi penting kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Pertama, meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD yang adil dan terukur.

Kedua, mengefisienkan belanja operasional serta memprioritaskan program produktif yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Ketiga, mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, dan akses pelayanan dasar hingga seluruh pekon.

Keempat, mewujudkan hilirisasi pertanian dan perkebunan guna meningkatkan nilai tambah serta kesejahteraan petani dan pelaku UMKM.

Kelima, memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, kompetensi tenaga kerja, dan perlindungan sosial.

Keenam, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan pelaksanaan APBD dengan mengutamakan hasil.

Ketujuh, memastikan seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan memiliki dasar perhitungan yang jelas, realistis, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada prinsipnya, Fraksi Amanat Demokrat menyatakan dapat menerima RAPBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan harapan seluruh catatan, pertanyaan, dan rekomendasi yang disampaikan dapat memperoleh perhatian serta penjelasan dari pemerintah daerah.

Menutup pandangan umumnya, Bambang Kusmanto menegaskan pentingnya membangun kemitraan yang harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah melalui sikap saling menghormati, keterbukaan, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah masyarakat.

Perbedaan pandangan, menurut Fraksi ADEM, merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus diarahkan untuk melahirkan kebijakan yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Berbeda dalam pandangan, bersatu dalam perjuangan, bekerja sama dalam pengabdian."

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bukan sekadar mengejar capaian administratif, melainkan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Fraksi ADEM berharap APBD Lampung Barat Tahun Anggaran 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan, memperkuat perekonomian rakyat, mempercepat pemerataan infrastruktur, serta membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Barat.(*)