Kementerian Haji dan Umrah Lampung Barat Gandeng DPRD Perkuat Pengawasan dan Perlindungan Jemaah

LAMPUNG BARAT — Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lampung Barat memperkuat koordinasi kelembagaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat melalui audiensi yang digelar pada Senin (12/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara kedua lembaga, terutama dalam pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta upaya memastikan perlindungan jemaah di Kabupaten Lampung Barat.

Rombongan Kementerian Haji dan Umrah Lampung Barat dipimpin Kepala Kantor Linda Susilawati, didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Rahmat dan Kepala Seksi Bina Haji dan Umrah Sridyah Wulandari. Kedatangan mereka diterima langsung Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial bersama anggota DPRD Jafar Sodiq dan Feri Saputra.

Audiensi ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi antarlembaga menyusul terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian tersendiri. Kehadiran kelembagaan baru tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membicarakan pentingnya sinergi dalam memantau pelaksanaan pelayanan haji dan umrah, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraannya serta perlindungan bagi masyarakat yang akan maupun telah terdaftar sebagai calon jemaah.

Aspek perlindungan jemaah menjadi perhatian penting, mengingat penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Koordinasi yang baik antarlembaga diperlukan agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan sesuai ketentuan, serta berbagai persoalan yang berpotensi merugikan jemaah dapat menjadi perhatian bersama.

Selain membahas aspek pengawasan, audiensi tersebut juga menjadi momentum silaturahmi sekaligus perkenalan kelembagaan. Melalui komunikasi yang berkelanjutan, Kementerian Haji dan Umrah dan DPRD diharapkan dapat menjalankan fungsi masing-masing secara selaras dalam mendukung pelayanan publik, khususnya di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Sinergi tersebut juga diharapkan menjadi ruang koordinasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan calon jemaah, serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lampung Barat memandang kolaborasi dengan DPRD sebagai bagian penting dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, amanah, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui audiensi ini, hubungan koordinasi antara kedua lembaga diharapkan tidak berhenti pada pertemuan seremonial, tetapi berlanjut dalam komunikasi dan kerja sama sesuai kewenangan masing-masing demi memastikan pelayanan haji dan umrah yang lebih baik serta perlindungan jemaah yang optimal di Kabupaten Lampung Barat.(ADV)