DPRD Pesisir Barat Sampaikan 20 Rekomendasi Strategis atas LKPJ Bupati 2024

Ruangekspose.co.id - Pesisir Barat - Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Dedi Irawan, bersama Wakil Bupati Irawan Topani menghadiri rapat paripurna DPRD setempat dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Senin (14/4/2025).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Pesisir Barat, Muhamad Amin Basri, dan dihadiri oleh 20 dari total 25 anggota DPRD, Sekretaris Kabupaten Tedi Zadmiko, para asisten, serta staf ahli bupati.

Dalam rapat tersebut, anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD, Mad Muhizar, menyampaikan sebanyak 20 poin rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat.

Berikut beberapa poin utama dari rekomendasi yang disampaikan:

1. Optimalisasi Pendapatan Daerah

Bapenda diminta menyiapkan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah melalui pendataan ulang wajib pajak, kerja sama dengan pihak swasta, sistem komputerisasi, serta penetapan target PAD yang terukur.

2. Skema Pembiayaan Inovatif

Pemkab diimbau memanfaatkan skema Public Private Partnership (PPP) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

3. Perbaikan Dokumen LKPJ

Pemkab diminta memperhatikan kesesuaian redaksional antara permasalahan dan solusi yang ditawarkan serta memastikan dokumen LKPJ mencerminkan kondisi riil pembangunan.

4. Pembayaran Jaminan Sosial

Pemerintah diminta segera menuntaskan pembayaran kewajiban jaminan sosial, seperti BPJS.

5. Penggunaan Tapping Box

Bapenda direkomendasikan menerapkan tapping box pada sektor-sektor strategis seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir.

6. Peningkatan Sistem Perizinan dan Promosi Investasi

DPMPTSP didorong memperkuat sistem perizinan yang terintegrasi dan strategi promosi investasi yang efektif.

7. Pengawasan Harga dan Perlindungan Konsumen

DiskopUKMdag diminta memperkuat pengawasan harga pasar serta menindak praktik curang yang merugikan masyarakat.

8. Pengembangan Pariwisata Digital

Dispar diimbau mengoptimalkan peran konten kreator dan strategi viral marketing digital.

9. Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pemkab diharapkan mengadopsi kebijakan strategis yang mampu menjaga inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

10. Pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur Dasar

Pemkab disarankan memprioritaskan wilayah tertinggal, terutama pedalaman, dalam pembangunan infrastruktur dasar.

11. Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Disdikbud dan Dinkes diminta meningkatkan mutu layanan dan kelengkapan sarana prasarana.

12. Pengelolaan Sampah Terintegrasi

Pemkab diminta memperkuat strategi pengelolaan sampah, termasuk kerja sama lintas sektor dan peran aktif masyarakat.

13. Regulasi dan Inventarisasi Aset Daerah

Pemkab disarankan memperkuat regulasi pengelolaan aset dan sampah, serta melakukan pendataan aset secara menyeluruh.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa seluruh poin yang disampaikan DPRD telah dicatat dan akan menjadi bahan evaluasi serta perbaikan Pemkab ke depan.

“Rekomendasi ini menjadi masukan penting dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berjalan maupun tahun mendatang, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dedi.